HOTLINE 24 JAM +62 21 86909999

Detail Berita

PEMERINTAH PUSAT AKAN MELIBATKAN SWASTA UNTUK TURUT MEMBANTU SEJUMLAH INFRASTRUKTUR, TERMASUK PENGELOLAAN AIR DI JAKARTA

  • Posted by Aetra
  • 6 May 2019

Kondisi muka tanah yang mulai menurun di beberapa wilayah Ibukota DKI Jakarta, tercemarnya 80% air tanah di DKI Jakarta oleh bakteri E-Coli, serta kualitas air tanah di sebagian besar wilayah Jakarta Utara yang mengandung kadar besi dan garam tinggi sehingga tidak lagi layak untuk dikonsumsi mengindikasikan bahwa DKI Jakarta harus segera berbenah dalam mengupayakan air bersih yang layak konsumsi bagi warganya.

 

Hal ini tentu membutuhkan investasi dan biaya infrastruktur yang tidak sedikit jumlahnya.  Untuk mencapai target penyediaan air bersih 100 persen untuk warga Jakarta dibutuhkan anggaran Rp 27 triliun. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan dibutuhkan dukungan swasta dalam membangun infrastruktur.


Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Kerja (RKPD) Pemprov DKI Jakarta sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal. “Perlu pembenahan infrastruktur mengenai air bersih dan sanitasi. Karena masih ada warga DKI yang belum menikmati sanitasi yang layak, apalagi air bersih khususnya yang disalurkan melalui rumah tangga”
Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat tetap berkomitmen untuk membantu sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp.570 triliun, termasuk untuk pengelolaan air di Jakarta. Namun demikian, bantuan tersebut tidak semuanya mengandalkan anggaran negara. Pemerintah akan melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut. "Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN mungkin hanya mampu 30%, sisanya 70% diharapkan dari swasta. Tentu, kuncinya adalah tarif. Ini yang perlu kajian kembali dari kita," jelasnya.

 

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengakui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).  “Usulan Pemerintah DKI untuk membangun infrastruktur sampai tahun 2030 sedang kami dorong untuk diarahkan mayoritas tidak mengandalkan APBN, APBD, tetapi mengandalkan kerja sama pemerintah badan usaha maupun partisipasi Swasta secara penuh,” tandasnya.
Itu sebabnya, Danis pun berharap skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan air bersih bisa ditingkatkan.  Dengan demikian, banyak SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang dapat dibangun untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, termasuk di Jakarta



Berita seperti diatas juga dapat dibaca melalui link media online berikut ini :



http://detik.id/67nlQA


http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/05/06/bappenas-janji-bantu-dki-jakarta-untuk-proyek-proyek-infrastruktur-yang-akan-digarap

 

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1146056-bangun-jakarta-ditegaskan-tak-selalu-andalkan-anggaran-pemerintah

 

megapolitan.kompas.com/read/2019/04/10/15041121/bappenas-dorong-dki-kembangkan-infrastruktur-air-bersih-dan-transportasi